Sekitar 60 Video Hilang dari Youtube Kimi Hime, Ini Penjelasannya

Kimi Hime (Instagram/kimi.hime)
30 Juli 2019 05:10 WIB Chelin Indra Sushmita Viral Share :

Solopos.com, SOLO – Puluhan video di channel Youtube Kimi Hime raib mulai Senin (29/7/2019). Total sekitar 60 video hilang dari akun Youtube Kimi Hime. Video itu menghilang setelah Kimi Hime ditegur Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Lantas, apa yang sebenarnya terjadi?

Perwakilan tim kuasa hukum Kimi Hime, Irfan Akhyari, mengatakan, kliennya sengaja menghapus puluhan video tersebut. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap anjuran pemerintah.

Iya self blocking. Memang sekarang kita batasi sementara. Kita batasi agar tidak terjadi polemik berikutnya. Kita batasi dulu sebelum bertemu dengan Menkominfo,” terang Irfan Akhyari seperti dilansir Suara.com.

Sebelum mengaktifkan fitur self blocking, ada sekitar 467 video di channel Youtube Kimi Hime. Namun, saat ini tinggal 407 video pada channel Youtube milik wanita bernama asli Kimberly Khoe itu. Kemkominfo juga telah meminta Youtubr menangguhkan tiga video Kimi Hime. Serta menerapkan pembatasan usia untuk enam video Kimi Hime lainnya.

Diberitakan Solopos.com sebelumnya, Kimi Hime mengutus pengacaranya bertandang menemui perwakilan Kemkominfo, Senin siang. Dari pertemuan itu, Kimi Hime mengaku siap menemui Menkominfo pada pekan ini. Kimi Hime menghendaki pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut penyelesaian masalah konten Youtube-nya yang dianggap terlalu vulgar.

Kimi Hime juga sempat mengunggah video yang berisi sederet permintaannya kepada Presiden Joko Widodo. Irfan Akhyari menjelaskan, apa yang dilakukan Kimi Hime merupakan ekspresi dari konten kreator yang mempertanyakan kejelasan regulasi Internet.

“Terkait Jokowi, itu ekspresi Kimi Hime. Dia hanya meminta penjelasan mengenai regulasi mana yang dianggap menjadi pelanggaran,” imbuh Irfan Akhyari.

Irfan Akhyari menambahkan, aksi Kimi Hime menjadi salah satu bukti belum adanya aturan pasti soal batas kesusilaan yang ditetapkan pemerintah untuk konten digital.